REVOLUSI MENTAL KEBENCANAAN KITA


Telah dimuat di Koran WASPADA, 7 Februari 2015

waspada5a

Revolusi Mental Kebencanaan Kita

Negara kita adalah negara yang luar biasa. Dianugerahi alam yang kaya raya. Letak geografisnya berada pada posisi pertemuan empat lempeng tektonik dan zona cincin api (ring of fire) membuat Indonesia memiliki gunung yang berbaris rapi melingkupi nusantara. Bentangan dua samudera yang mengapit Indonesia dengan pulau-pulau menawannya menambah keindahan pesonanya. Namun, di balik semua itu, Indonesia dianugerahi pula dengan potensi bencana yang tak terbantahkan. Sepanjang 2014, Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 1.525 bencana telah terjadi di Indonesia. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, puting beliung, cuaca ekstrem, dan bencana alam lainnya seakan menemani perjalanan kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu, sejauh manakah kepekaan kita dan pemerintah terhadap bencana? Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat bencana menandakan bahwa selama ini kita kurang peduli terhadap potensi bencana di negeri ini.

Padahal sejak tahun 2008, Indonesia memiliki BNPB yang tersebar di seluruh provinsi. Badan ini menjadi pusat koordinasi penanganan bencana, mulai dari peringatan (alert), pencegahan (prevention), hingga penanganan pasca bencana (mitigation). Bahkan tahun 2011 lalu, penanganan bencana di Indonesia mendapat perhargaan sebagai yang terbaik di Asia Pasifik. Penghargaan ini bukan berasal dari lembaga survei ataupun organisasi abal-abal, akan tetapi berasal dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa). Indonesia juga memiliki BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang tersebar di seluruh tanah air. Badan ini telah mendapat pengakuan internasional karena memiliki stasiun pemantau cuaca yang bisa diandalkan dan sistem peringatan dini tsunami (InaTEWS) terbaik di dunia. Sejak penghargaan tersebut diperoleh, banyak sekali negara yang belajar kepada Indonesia bagaimana menangani bencana.

Pemerintahan terbaru kita yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo telah melampaui 100 hari kerja. Terlihat dalam beberapa kali kejadian bencana, presiden memiliki perhatian lebih dengan terjun langsung ke lokasi. Akan tetapi, program pengelolaan dan penanggulangan bencana belum menunjukkan hasil yang efektif. Perhatian saja tidak cukup. Seharusnya pemerintah menempatkan program mitigasi bencana sebagai salah satu prioritas kebijakan, mengingat negara Indonesia adalah negeri rawan bencana. Tengok saja Jepang, seluruh elemen pemerintahan “Negeri Matahari Terbit” sangat memprioritaskan mitigasi bencana sebagai salah satu kebijakannya. Karena mereka sadar bahwa negara mereka juga negeri rawan bencana. Lalu bagaimana dengan pemerintah kita? Pemerintah Indonesia harus belajar dari pemerintah Jepang.

Edukasi Bencana dari Jepang

Disini, kita tidak sedang membandingkan perilaku masyarakat Indonesia dan Jepang. Tapi, tidak perlu malu mengakui apabila Jepang lebih tangguh dan lebih siap menghadapi bencana. Negara Indonesia sudah mendapat pengakuan sebagai yang terbaik di Asia Pasifik dalam penanganan bencana. Tapi, belum ada apa-apanya dalam hal pencegahan bencana. Inilah yang harus dipelajari dari Jepang. Hampir setiap hari Jepang diguncang gempa, tapi tidak ada kepanikan berlebihan dari masyarakatnya. Hal ini dikarenakan sejak dini, anak-anak sekolah di Jepang dididik dengan baik dalam menghadapi bencana. Bukan hanya dididik dengan fisik dalam evakuasi diri saat bencana, tetapi juga dididik secara mental dengan luar biasa. Sistem pendidikan inilah yang harus ditiru oleh Indonesia. Sebagai negeri rawan bencana, seharusnya Indonesia memasukkan edukasi tentang bencana dalam kurikulum pendidikan agar lebih mengena.

Disamping itu, Tsunami drill atau pelatihan evakuasi dilakukan rutin oleh Jepang sejak tahun 1995 bertepatan dengan hari penanggulangan bencana setiap tanggal 1 September. Pada hari peringatan, anak-anak sekolah di Jepang serentak menggelar simulasi evakuasi jika terjadi gempa dan tsunami. Berbeda dengan di Indonesia, hampir tidak pernah ada pelatihan evakuasi bencana secara intensif seperti yang dilakukan oleh Jepang. Pada peringatan tsunami Aceh tanggal 26 Desember sekalipun lebih difokuskan kepada acara doa bersama. Alangkah baiknya apabila simulasi evakuasi juga dilaksanakan secara rutin, serentak, dan serius di semua kalangan masyarakat di seluruh nusantara agar generasi sekarang dan mendatang lebih siap dalam menghadapi bencana.

Selain itu, pembangunan infrastruktur yang ramah bencana juga gencar dilakukan di Jepang. Infrastruktur ramah bencana dimaksudkan untuk mengurangi dampak bencana. Revisi tata ruang wilayah sangat diperhatikan. Pasca gempa dan tsunami 2011, pemerintah daerah di Jepang meninggikan tanah di wilayah mereka satu hingga enam meter, bahkan beberapa wilayah ditinggikan hingga 17 meter. Pemukiman warga pun dibangun kembali dengan dijauhkan dari zona tsunami. Sayangnya, hal ini masih belum terlihat di negara Indonesia. Pasca tsunami 2004, tata ruang wilayah di Aceh tidak jauh berbeda dengan sebelum tsunami, bahkan pemukiman penduduk tidak direlokasi dari zona tsunami. Keadaan ini tentu memprihatinkan.

Proses edukasi di masyarakat memang tidak bisa berlangsung instan, diperlukan sosialisasi bencana secara masif karena negara Indonesia tidak se-mini negara Jepang. Memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membentuk karakter masyarakat sadar bencana. Namun, tidak ada salahnya bagi pemerintah pusat maupun daerah mulai membuat gerakan masif program pengenalan dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya hidup di negeri rawan bencana. Perubahan pola pikir dan mental harus dilakukan sebab datangnya bencana tidak bisa dihindari, tapi bisa diantisipasi untuk mencegah maupun mengurangi dampak bencana.

Bencana bisa datang tak terduga dan tanpa aba-aba. Dengan demikian, kita harus menyambut potensi bencana nusantara dengan kesiapsiagaan menghadapinya. Bahan pembelajaran bisa berasal dari mana saja, dari siapa saja, dan kapan saja. Belajar dari sebuah negara yang sudah sering berjibaku dengan bencana seperti Jepang, wajib dilakukan oleh kita, bangsa Indonesia untuk berdamai dengan bencana. Kita harus kembali menakar kepekaan kita dan pemerintah kita terhadap bencana dan merevolusi mental kebencanaan kita. Sehingga terciptalah masyarakat Indonesia yang hidup nyaman di negeri rawan bencana. ***

Oleh Prayoga Ismail

Penulis adalah pengamat meteorologi dan geofisika, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stamet Biak.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s